SNI.ID, AMBON – Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethel Klasis Kota Ambon menggelar dialog edukasi tentang penguatan peran sosial dan partisipasi politik warga gereja di Gereja Joseph Kam, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Seksi PIPK, Sub Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik, dan Budaya tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Michael Wattimena, S.E., S.H., M.M., Tenaga Ahli Menteri ESDM sekaligus Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS), serta Febry Calvin Tetelepta, S.Si., M.H., mantan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi. Dialog dipandu Pdt. Sammy Sahulata, S.Si., M.Si.
Dalam pemaparannya, Michael Wattimena menegaskan bahwa partisipasi politik warga gereja tidak sebatas menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kewarganegaraan.
Ia mengatakan, warga gereja perlu mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi secara cerdas, kritis, inklusif, etis, dan bertanggung jawab dengan menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai landasan dalam bersikap di ruang publik.
Menurut Wattimena, rendahnya kesadaran politik masih menjadi tantangan karena hak politik belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.
“Partisipasi politik tidak boleh hanya dipahami sebagai hak untuk memilih atau menentukan pilihan politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan kewarganegaraan,” menjadi salah satu pesan utama dalam pemaparannya.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan pendidikan politik dengan kampanye politik praktis. Gereja, menurut dia, harus menjadi ruang edukasi bagi jemaat untuk memahami demokrasi, kepemimpinan, kebijakan publik, dan tanggung jawab sosial, tanpa terlibat dalam kepentingan politik kandidat tertentu.
Selain itu, independensi gereja perlu dijaga, termasuk dalam menerima bantuan pembangunan rumah ibadah. Bantuan dari tokoh atau kelompok politik tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh dukungan maupun memengaruhi pilihan politik jemaat.
Wattimena turut mengajak warga gereja agar tidak bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Jemaat diharapkan mampu menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah secara konstruktif.
Dalam perspektif iman Kristen, ia juga mengingatkan bahwa umat memiliki dua dimensi kewarganegaraan, yakni sebagai warga negara di dunia dan sebagai warga Kerajaan Allah. Kedua dimensi tersebut harus diwujudkan melalui tanggung jawab sosial serta nilai kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian.
Sebagai landasan refleksi, Wattimena mengangkat Roma 13 ayat 1–7 yang berbicara mengenai hubungan antara pemerintah, kekuasaan, dan tanggung jawab warga negara.
Melalui kegiatan tersebut, Jemaat GPM Bethel diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan warga gereja dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui pendidikan politik, pengawasan kebijakan, penyampaian aspirasi, dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dialog edukasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran gereja dalam membangun kehidupan sosial dan demokrasi yang sehat, dengan tetap menjunjung tinggi etika, persaudaraan, serta nilai-nilai Kristiani di tengah kehidupan masyarakat Maluku.
