SNI.ID, AMBON – Mantan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, mengajak warga gereja untuk meningkatkan kesadaran politik, mengawal kebijakan pemerintah, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Edukasi Penguatan Peran Sosial dan Partisipasi Politik Warga Gereja Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethel Klasis Kota Ambon yang berlangsung di Gereja Joseph Kam, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Seksi PIPK, Sub Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik, dan Budaya tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Febry Calvin Tetelepta, S.Si., M.H., serta Dr. Michael Wattimena, S.E., S.H., M.M., Tenaga Ahli Menteri ESDM dan Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). Diskusi dipandu oleh moderator Pdt. Sammy Sahulata, S.Si., M.Si.
Dalam paparannya, Febry menekankan bahwa masyarakat perlu memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Menurut dia, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus mampu memahami, mengawal, dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Menurut Febry, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kondisi riil daerah agar kewajiban pembangunan tidak melampaui kemampuan anggaran yang tersedia.
Karena itu, pengawasan terhadap kebijakan publik perlu diperkuat melalui jejaring dan kolaborasi antar lembaga. Ia menilai, berbagai diskusi dan rekomendasi tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Jangan sampai kita hanya pandai berbicara dan berdiskusi, tetapi tidak mampu memastikan bahwa keputusan yang telah disepakati berjalan sebagaimana mestinya,” menjadi penekanan dalam paparannya.
Febry juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap perkembangan ruang digital, khususnya penyebaran berita bohong atau hoaks dan disinformasi di era post-truth.
Menurut dia, media sosial yang dipenuhi fitnah, provokasi, dan informasi tidak terverifikasi dapat memicu perpecahan serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap radikalisme digital.
Karena itu, masyarakat perlu membangun budaya verifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Generasi muda juga harus didorong menggunakan media sosial untuk membangun narasi perdamaian, bukan menyebarkan kebencian.
Dalam konteks Maluku yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan agama, Febry menilai nilai persaudaraan, rekonsiliasi, serta kearifan lokal harus terus dipelihara.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya merusak hubungan personal dan persaudaraan. Masyarakat boleh berbeda pandangan maupun pilihan politik, tetapi tetap harus saling menghormati sebagai sesama manusia.
Menurutnya, gereja juga memiliki peran penting dalam membangun teologi politik yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat Maluku. Nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan budaya lokal perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Masyarakat Lokal Harus Terlibat dalam Transformasi Ekonomi
Selain persoalan demokrasi dan literasi digital, Febry turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam transformasi ekonomi daerah.
Ia mengatakan, perkembangan ekonomi digital harus menjadi peluang bagi generasi muda, pelaku usaha, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas serta mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi.
Gereja dan lembaga keagamaan, lanjutnya, juga perlu berperan dalam mendorong transformasi ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis.
Febry mengingatkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton ketika berbagai investasi dan pengelolaan sumber daya alam berlangsung di daerahnya sendiri, termasuk dalam sektor minyak dan gas bumi.
Masyarakat harus memiliki akses, kesempatan, dan kemampuan untuk terlibat dalam proses pembangunan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
Dorong Kepemimpinan yang Melayani
Dalam bagian lain paparannya, Febry menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang melayani. Ia mengajak masyarakat meninggalkan budaya politik transaksional dan mendorong hadirnya pemimpin yang memiliki integritas serta komitmen melindungi kepentingan rakyat.
Menurut dia, kekuasaan harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk menindas atau memanipulasi. Kepemimpinan juga harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada kelompok lemah dan mereka yang membutuhkan perlindungan.
Febry menilai demokrasi Indonesia membutuhkan keterlibatan masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Warga gereja, kata dia, tidak boleh apatis terhadap persoalan bangsa karena sikap tersebut dapat mengurangi peran masyarakat dalam mengawal arah pembangunan dan kehidupan demokrasi.
Ia juga mengajak warga gereja menjadikan nilai-nilai iman sebagai landasan dalam kehidupan politik, termasuk menjadi garam yang menjaga masyarakat dari korupsi dan menjadi terang yang menuntun kehidupan bersama menuju keadilan.
Melalui dialog edukasi tersebut, warga Jemaat GPM Bethel diharapkan semakin memahami peran strategis gereja dan masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, serta pembangunan daerah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang refleksi untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan, menjaga persaudaraan di tengah perbedaan, dan mendorong terwujudnya demokrasi yang sehat serta pembangunan yang berkeadilan di Maluku.
