SNI.ID, AMBON : Badan Keamanan Laut Zona Maritim Timur menghadiri undangan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Background Study (BS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 Bidang Polhukamsosbud secara luring dan juga daring di salah satu hotel di Ambon, Selasa (20/6/23).
Acara ini merupakan agenda dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan juga Akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran di Bidang Hukum serta beberapa stakeholder terkait di wilayah Indonesia Bagian Timur.
Kepala Zona Bakamla Timur Laksma Bakamla Dr. Drs. Haris Djoko Nugroho yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Sungkono, menghadiri acara ini secara daring dan Analis Hukum Ahli Muda Mayor Bakamla Anton Hilman Fatoni, S.H.,M.H. beserta staf mengadiri acara ini secara luring.
Acara dibuka oleh Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas RI RM Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M. dengan memberikan materi pemantik mengenai RPJMN secara umum.
Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh moderator Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Acara dilanjutkan dengan paparan materi dari beberapa ahli, diantaranya paparan pengantar “Isu Strategis Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dalam RPJMN 2025-2029” oleh Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D Ketua CSOP Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Materi Pertama yaitu “Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Sistem Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Wilayah Prov. Maluku oleh R. Affandy Z. Hassanussi, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku. Kemudian Materi Kedua yaitu “Pemetaan Strategi dan Kebijakan Optimalisasi PPKT dalam Memperkuat Perbatasan Indonesia” oleh I Made Andi Arsana, S.T., M.Eng., Ph.D. Akademisi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Selanjutnya, Materi ketiga yaitu “Strategi Penguatan Sistem Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan di Wilayah PPKT” oleh D.Sc. Handoko Adi Susanto, M.Si. S. Pi. Manajer Proyek Regional Proyek GEF/UNDP/PEMSEA ATSEA-2 Project.
Badan Keamanan Laut Zona Maritim Timur juga berkesempatan untuk memberikan saran dan juga masukan dalam FGD ini, yakni melalui perspektif keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang menjadi tugas, pokok dan juga fungsi dari Bakamla RI.
Selanjutnya, masukan yang telah diberikan dari perwakilan Bakamla RI akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Kerangka Regulasi RPJMN 2025-2029.
Di penghujung acara, Moderator memberikan beberapa poin penting dalam FGD ini, diantaranya Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan PPKT, Regulasi Pelibatan Pemda dalam Pengelolaan Pembangunan Daerah, Optimalisasi Penguatan Bakamla RI dan Pemetaan Garis Pantai Secara Tetap. (*)
