SNI.ID, AMBON – Provinsi Maluku kembali mengalami inflasi pada Mei 2026 sebesar 0,93 persen secara bulanan (month to month/mtm), setelah pada April 2026 mencatat deflasi sebesar 0,17 persen. Meski demikian, secara tahunan (year on year/yoy) inflasi Maluku berada di angka 3,27 persen dan masih dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Berdasarkan siaran pers Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, inflasi pada Mei terjadi di seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku. Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi tertinggi dengan andil 1,34 persen, diikuti Kota Ambon sebesar 0,73 persen dan Kota Tual sebesar 0,46 persen.
Secara tahunan, inflasi Maluku meningkat dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 3,13 persen. Angka tersebut juga berada di atas inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen.
Bank Indonesia menjelaskan, kenaikan inflasi pada Mei terutama dipicu oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta kelompok Transportasi yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,66 persen dan 0,21 persen.
Peningkatan harga komoditas perikanan menjadi faktor utama penyumbang inflasi kelompok makanan. Harga ikan layang, ikan tongkol, dan ikan cakalang mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan ikan tangkap di pasar.
Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya gelombang laut dan curah hujan yang terjadi sepanjang Mei sehingga menghambat aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
Sementara itu, inflasi pada kelompok transportasi dipengaruhi kenaikan tarif angkutan udara yang memberikan andil sebesar 0,12 persen. Kenaikan tarif tersebut berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan biaya tambahan (surcharge) akibat fluktuasi harga bahan bakar pada penerbangan domestik yang mulai berlaku sejak 13 Mei 2026.
Meski demikian, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, strategi pengendalian inflasi akan difokuskan pada empat pilar utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah yang telah disiapkan meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, inspeksi mendadak (sidak) pasar menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, optimalisasi layanan penyeberangan ASDP guna mendukung kelancaran distribusi barang, serta penguatan koordinasi antar-TPID untuk mengantisipasi dampak berbagai fenomena yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di Maluku.
“Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan pertumbuhan ekonomi Maluku dapat terus berlanjut sepanjang tahun 2026,” tegas Surya.
