SNI.ID, AMBON – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat indeks literasi keuangan masyarakat di daerah itu baru mencapai 63 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada pada angka 87 persen.
Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan data tersebut menjadi tolok ukur penting bagi OJK dalam memperkuat edukasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Gampangnya, kalau literasi itu masyarakat paham atau tidak terhadap produk keuangan. Kalau inklusi, masyarakat sudah menggunakan atau belum produk keuangan tersebut,” jelas Haramain, Kamis (3/9/2026).
Menurut Haramain, literasi keuangan menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Sementara inklusi keuangan menunjukkan sejauh mana masyarakat telah menggunakan atau memanfaatkan produk dan layanan tersebut.
Survei Jangkau Seluruh Kabupaten/Kota
Haramain menjelaskan, data tersebut berasal dari survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Survei terbaru memiliki cakupan sampel yang lebih luas dibandingkan survei sebelumnya. Sampel tidak hanya memberikan gambaran kondisi secara nasional, tetapi juga mencakup seluruh kabupaten dan kota.
“Surveinya sekarang lebih luas, sampelnya bahkan meningkat beberapa kali lipat dan mencakup seluruh kabupaten/kota,” ujar Haramain.
Perluasan cakupan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan di masing-masing daerah.
Secara nasional, indeks literasi keuangan meningkat dari 66 persen menjadi 69 persen. Artinya, dari setiap 100 orang masyarakat, sekitar 69 orang telah memiliki pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan nasional juga meningkat dari 92,74 persen menjadi 93,61 persen.
Namun, Haramain menegaskan angka nasional belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di setiap provinsi.
Karena itu, tersedianya data khusus Maluku menjadi penting bagi OJK untuk menentukan arah kebijakan dan strategi edukasi keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
“Ini menjadi tolok ukur awal kita. Selama ini kita belum punya gambaran secara spesifik posisi Maluku karena sebelumnya lebih banyak menggunakan angka nasional,” katanya.
Edukasi Keuangan Tak Hanya di Ambon
Berdasarkan hasil survei terbaru, indeks literasi keuangan masyarakat Maluku tercatat sebesar 63 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 87 persen.
Haramain mengatakan data tersebut akan digunakan OJK Maluku untuk melakukan pendalaman terhadap kelompok masyarakat maupun wilayah yang masih membutuhkan penguatan edukasi keuangan.
OJK juga akan mengidentifikasi segmen masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman maupun akses terhadap produk dan layanan keuangan yang masih rendah.
Menurut Haramain, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan edukasi keuangan.
Selama ini, kegiatan edukasi masih banyak dilakukan di Kota Ambon. Ke depan, OJK Maluku berupaya memperluas kegiatan ke berbagai kabupaten dan kota serta wilayah kepulauan lainnya.
“Bagaimana caranya edukasi ini tidak hanya dilakukan di Kota Ambon saja,” tegasnya.
Ia menilai pemerataan edukasi penting agar masyarakat di seluruh wilayah Maluku memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
OJK Maluku juga akan mengevaluasi proporsi kegiatan edukasi yang selama ini telah dilaksanakan di luar Kota Ambon. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun strategi edukasi yang lebih merata.
Perkuat Kolaborasi
Untuk memperluas jangkauan edukasi, OJK Maluku akan terus membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, BPS, LPS, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Haramain menilai kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan geografis Maluku. Dengan kondisi wilayah kepulauan, edukasi keuangan tidak dapat hanya dipusatkan di ibu kota provinsi.
Melalui strategi edukasi yang lebih merata, OJK berharap pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan terus meningkat.
Peningkatan literasi tersebut diharapkan berjalan seiring dengan perluasan inklusi keuangan sehingga masyarakat Maluku tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga mampu memahami dan menggunakannya secara bijak.
