SNI.ID, AMBON : Pemerintah Negeri Batu Merah menggelar Musyawarah Negeri (Musneg) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Batu Merah Tahun 2025–2026 di Aula Kantor Negeri Batu Merah, Kamis (28/8/2025). Forum ini menjadi wadah perencanaan bersama untuk memastikan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai aturan dan kebutuhan warga.
Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah, Ali Hatala, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap program pembangunan.
“Pelaksanaan pembangunan yang baik diawali dengan proses perencanaan yang baik, sehingga menghasilkan output yang tepat sasaran, efektif, efisien, terarah, dan terukur sesuai prioritas,” ujarnya.
Ali juga menekankan bahwa pemerintah negeri berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Evaluasi akan terus dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam kesempatan itu, Hatala memaparkan realisasi RKP yang tertuang dalam Peraturan Negeri Batu Merah Nomor 3 Tahun 2025 tentang APBDes. Total penerimaan negeri tahun ini mencapai Rp 9,29 miliar, dengan belanja Rp 8,41 miliar. Alokasi belanja antara lain untuk penyelenggaraan pemerintahan Rp 4,85 miliar, pembangunan Rp 2,23 miliar, pembinaan kemasyarakatan Rp 870 juta, pemberdayaan masyarakat Rp 218 juta, serta penanggulangan bencana darurat Rp 244 juta.
H”Hingga Agustus 2025, pemerintah negeri telah menerima 100 persen dana desa dua tahap dan alokasi dana desa sampai Juli 2025. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari penyertaan modal BUMDes, penyaluran BLT, pemutakhiran data SDGs dan SID, penyediaan alat kesehatan, kegiatan keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur seperti tandon air, drainase, dan rehabilitasi kantor. Total realisasi mencapai Rp 4,79 miliar,”paparnya.
Meski demikian, Hatala menambahkan beberapa kegiatan masih dalam proses, antara lain belanja pegawai hingga Desember, peningkatan kapasitas kader posyandu, pembangunan pagar perpustakaan Hatukau, serta rehabilitasi jalan setapak, drainase, talud penahan tanah, dan penerangan jalan di sejumlah RT/RW.
“Dengan waktu yang tersisa, kami berharap semua kegiatan dapat direalisasikan. Kami membutuhkan dukungan pemerintah kota dan partisipasi masyarakat agar program berjalan lancar,” kata Ali.
Selain itu, dilanjutkan dengan Materi yang dibawakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon dan Tenaga Ahli Kota Ambon.
Musyawarah tersebut dihadiri Kepala DP3AMD Kota Ambon, perwakilan DPRD Kota Ambon, Camat Sirimau, kepala puskesmas Rijali, Arbes, dan Waihoka, pimpinan Saniri Negeri Batu Merah, kepala dati, Babinsa, Bhabinkamtibmas, TP-PKK, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan. (*)
